Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyayangkan masih banyak oknum yang diuntungkan sistem perlindungan sipil Indonesia dalam soal ekstradisi.
Seperti kasus penipuan judi online atau penipuan online yang terjadi pada warga negara Indonesia di Kamboja dan di tempat lain.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan banyak WNI yang dipulangkan atas biaya negara telah kembali bekerja di sektor yang sama.
Juda, Direktur BHI Kemlu RI dan Biro Perlindungan Sipil Indonesia, dalam “Strategi Penanganan Kasus Pidana Orang di Daerah Perbatasan” yang diselenggarakan oleh International Organization for Migration, kata Nugraha. Jakarta Rabu (3 Agustus 2023).
Pak Guha berkata, “Kadang-kadang ditemukan pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem perlindungan sipil Indonesia.
Korban perdagangan manusia akan mendapat perlindungan penuh sampai tersedia dana untuk kembali ke Indonesia atas biaya pemerintah.
Gouda mengatakan bahwa jika Anda memahami apa yang terjadi di lapangan dan sistemnya, ada orang yang menggambarkan diri mereka sebagai korban perdagangan manusia yang bukan.
Tujuannya adalah untuk memungkinkan Anda kembali ke negara asal secara gratis, karena negara menanggung semua biaya.
“Ada orang yang menjadi korban PMI akibat human trafficking dan sudah tahu akan melakukan penipuan,” ujarnya.
Pemerintah pernah melarang 212 PMI keluar dari Bandara Kuala Namu Medan untuk bekerja di perusahaan penipuan online di Kamboja.
Ada PMI yang merasa terselamatkan melalui upaya penyelamatan, dan ada pula yang merasa menjadi korban dan tidak tertolong.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak project manager yang memahami pekerjaannya.
Kasus lain terjadi di Laos, di mana 15 korban PMI dari perusahaan penipuan online ditolong untuk pulang dengan biaya negara.
Namun, tercatat 11 dari mereka pergi ke luar negeri lagi untuk kembali bekerja di perusahaan penipuan internet yang sama.
“Ini yang harus kita tangani dalam rangka tidak dibajaknya sistem perlindungan nasional oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Oleh karena itu, semua temuan dugaan perdagangan orang di luar negeri oleh warga negara Indonesia diteliti oleh Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait untuk membedakan antara korban dan bukan korban.
Jika hasilnya tidak mengarah pada korban perdagangan manusia, biaya tiket pesawat pulang pergi tidak disubsidi oleh negara dan ditanggung oleh warga negara Indonesia.
Perwakilan Indonesia hanya akan membantu Anda dalam mengisi dokumen pengembalian.
“Waktu itu sudah ada desakan, kenapa yang dibayar ada di sini dan kenapa tidak? Ya sudah saya tunjukkan slip pemeriksaannya, tapi tidak ada tanda-tanda mereka dikurung atau dikurung. Ketika saya membuka ponsel saya, Saya bisa membedakan antara korban perdagangan manusia dan yang bukan. Namun, format peninjauan diperkuat dengan tidak mencantumkan korban sebagai bukan korban.” .
